Pemkab Rejang Lebong Targetkan Perbup Pencegahan Perkawinan Anak Terbit 2027
MEDIA CENTER REJANG LEBONG – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui penyusunan regulasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang ditargetkan dapat diterbitkan pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten II Setdakab Rejang Lebong, Titin Verayensi, SKM, MKM, saat membuka pertemuan reguler Cahaya Perempuan Provinsi Bengkulu bersama sejumlah tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan di ruang rapat Sekda Rejang Lebong, Rabu (18/11/2026).
Titin mengatakan, Pemkab Rejang Lebong siap bersinergi dengan Cahaya Perempuan dan berbagai pihak lainnya untuk mendorong pencegahan perkawinan anak, khususnya bagi mereka yang belum berusia 19 tahun.
Menurutnya, penyusunan Perbup saat ini masih dalam proses dan menunggu tahapan harmonisasi sebelum dapat diterbitkan.
"Pemkab Rejang Lebong siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Cahaya Perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di bawah 19 tahun. Saat ini, kita masih berupaya menyusun Perbup tentang pencegahan perkawinan anak. Kita harapkan tahun 2027 nanti, Perbup ini sudah bisa diterbitkan," kata Titin.
Sementara itu, Koordinator Program Pencegahan dan Penanganan Perempuan Korban Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun dari Cahaya Perempuan, Juniati Boermansyah, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat peran dan komitmen bersama dalam mencegah perkawinan anak serta kekerasan terhadap perempuan.
Ia menegaskan, perkawinan anak bukan hanya persoalan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.
Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah hingga lembaga layanan. Komitmen bersama juga perlu diwujudkan melalui tindakan nyata di lingkungan masing-masing.
Juniati menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Rejang Lebong berada di peringkat keempat kasus perkawinan anak di Provinsi Bengkulu. Posisi pertama ditempati Kabupaten Seluma, disusul Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak, di antaranya kondisi ekonomi, pendidikan, norma sosial, serta kehamilan yang tidak direncanakan.
Dari sisi regulasi, pencegahan perkawinan anak telah memiliki landasan melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018. Namun, diperlukan aturan turunan di tingkat kabupaten agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah.
Juniati menjelaskan, proses penyusunan Raperbup Rejang Lebong telah dimulai sejak 2023. Pada 2025, penyusunan naskah akademik dilakukan dan dibahas bersama para pemangku kepentingan. Selanjutnya, pembahasan dan penyempurnaan rancangan regulasi berlanjut pada 2025 hingga 2026 melalui forum multipihak.
Keberadaan Perbup tersebut dinilai penting untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antarorganisasi perangkat daerah (OPD), mekanisme koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran pemerintah kecamatan dan desa.
"Kita berharap Perbup ini dapat segera selesai. Pembahasannya tetap melibatkan seluruh elemen terkait. Kami dari Cahaya Perempuan siap ikut membantu," ujar Juniati.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama, yakni Reli Kusmanto dari KUA Kampung Melayu, Suhardihirol dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), A. Hafizudin dari Kementerian Agama (Kemenag), serta Wawan Miharjo dari Nahdlatul Ulama (NU).
Hadir pula tokoh adat Abastari dari Badan Musyawarah Adat (BMA), serta tokoh perempuan Suhartini, Rodiana, Fauziah Ani, Maryati, Ralih P, dan Juita.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Rejang Lebong berharap upaya pencegahan perkawinan anak dapat diperkuat melalui regulasi yang jelas serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak dan masa depan anak dapat menjadi tanggung jawab bersama.(Rahman)






