Exit Meeting Bersama BPK, Pemkab Rejang Lebong Perkuat Komitmen Tingkatkan Pengelolaan RSUD
MEDIA CENTRE REJANG LEBONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong terus mendorong peningkatan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), baik dari sisi administrasi, pengelolaan keuangan maupun kualitas pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan kinerja pengelolaan RSUD dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong, Kamis (19/11/2026), pukul 09.00 WIB, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, S.E., M.M.
Turut hadir Inspektur Rejang Lebong Erik Rosadi, S.STP., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Dicky Iswandi, S.T., Plt. Direktur RSUD Nova Friska Elianti, M.Kes., serta tim pemeriksa BPK yang dipimpin Antonius Suci bersama sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan terinci selama kurang lebih 30 hari.
Ia berharap seluruh masukan dan saran yang disampaikan selama proses pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan RSUD.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas pemeriksaan dan berbagai masukan yang telah diberikan. Kami berharap seluruh OPD terkait dapat menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Iwan.
Menurutnya, evaluasi melalui pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Ia juga meminta jajaran terkait untuk menjadikan hasil pemeriksaan sebagai momentum memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan tim BPK, Antonius Suci, menjelaskan bahwa exit meeting tersebut menandai berakhirnya pemeriksaan terinci yang telah berlangsung sejak 21 Oktober hingga 19 November 2026.
Selama proses pemeriksaan, tim BPK telah melaksanakan sejumlah tahapan, mulai dari analisis data dan informasi, penelaahan sistem dan prosedur, diskusi, wawancara, hingga konfirmasi dengan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, tim BPK juga menyampaikan sejumlah masukan yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan rumah sakit. Di antaranya pengelolaan administrasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perhitungan biaya pelayanan atau unit cost, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Berbagai aspek tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dalam upaya menyempurnakan sistem pengelolaan rumah sakit agar semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan.
"Beberapa hal yang kami jumpai ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pengelolaan klaim JKN, pengendalian biaya melalui perhitungan unit cost, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit," jelas Antonius.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan laporan di kantor BPK dan melalui proses konfirmasi bersama tim kelompok kerja pusat.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional terhadap rumah sakit pemerintah daerah yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur RSUD Rejang Lebong, Nova Friska Elianti, menyampaikan apresiasi atas pendampingan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan tim BPK selama proses pemeriksaan.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi jajaran rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta menyempurnakan alur kerja dan standar operasional prosedur (SOP).
"Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK atas seluruh masukan yang telah diberikan. Banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kami, sehingga ke depan pengelolaan rumah sakit dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan," ungkap Nova.
Ia menegaskan, pihak RSUD akan menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan menindaklanjutinya melalui rencana aksi yang telah disusun.
Melalui sinergi antara Pemkab Rejang Lebong, BPK, dan jajaran RSUD, diharapkan pengelolaan rumah sakit semakin baik serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(mcrl/tio/hengki)







