Pelaksana Tugas Bupati Rejang Lebong Hadiri Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama, Dukung Pemerintahan Bebas KKN
MEDIA CENTER REJANG LEBONG - Pelaksana Tugas Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si., menghadiri penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang dipimpin Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, pimpinan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dari Rejang Lebong, hadir Ketua DPRD Juliansyah Yayan.
Kehadiran Pelaksana Tugas Bupati Rejang Lebong dan Ketua DPRD menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam arahannya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar agenda formalitas, melainkan harus menjadi komitmen nyata seluruh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat.
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun tindak pidana korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.
"Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas," tegas Helmi Hasan.
Gubernur juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari uang negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan dapat diketahui serta diawasi masyarakat.
"Jangan sampai ada permainan KKN, apalagi korupsi. Masyarakat harus bisa mengetahui bagaimana anggaran dikelola. Uang negara harus benar-benar kembali untuk rakyat," pesannya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Andi Purwana, mengingatkan bahwa Pakta Integritas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para penyelenggara pemerintahan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ia berharap komitmen yang telah ditandatangani tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah, pimpinan legislatif, dan jajaran OPD untuk senantiasa menjaga integritas serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama korupsi.
"Penandatanganan Pakta Integritas ini sekaligus menjadi penguatan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik," pungkasnya. (mcrl/habibi/bisma)
